Sulsel Bersiap Ubah Pandemi ke Endemi

 

MAKASSAR, BKM -- Organisasi kesehatan dun- iaatau WorldHealthOrganization(WHO)telah memberi sinyal kalau mereka akan mengubah status pandemi covid-19 ke endemi. Olehnya itu, Kementerian Kesehatan telah mempersiapkan protokol terkait peralihan pandemi ke endemi, atau covid dianggap penyakit biasa yang mewabah di wilayah tertentu.

 

"inikan sekarang sudah ada siny- al dari WHO untuk mengubah status pandemi ke endemi, dan pemerintah Indonesia melalui Kemenkes sudah mempelajari. Dan kemungkinan juga Kemenkes sudah mulai melakukan skenario-skenario untuk mengubah pandemi ke arah endemi," ungkap

 

Pelaksana Tugas Dinas Kesehatan Sulsel, dr Arman Bausat. Senin (7/3). Meski begitu, dr Arman memperkirakan, pengalihan status pandemi ke endemi nanti akan diberlakukan secara bertahap. Pasalnya, jika cakupan vaksinasi menjadi pesyaratan, kata dia, bisa saja status disetiap provinsi akan berbeda-beda. 

 

"Untuk menjadi endemi kan dianggap cakupan vaksinasi harus lengkap. Nah, sementara kita ada beberapa provinsi yang cakupan vaksin dosis satu dan dua sudah bagus sekali. Kalau Sulsel, mungkin nanti salah satu indikator untuk mengarah ke endemi kan mungkin dosis satu dan dua sudah harus 70 persen minimal cakupannya," ujarnya.

 

Dr Arman menyebut, telah ada beberapa provinsi yang menurutnya sudah bisa beralih dari status pandemi ke endemi berdasarkan cakupan vaksinasinya yakni Pulau Jawa dan Sumatera. Sementara, untuk di Pulau Sulawesi dan Papua cakupan vaksinasinya masih rendah.

 

"Sehingga diputuskan syarat syarat indikator untuk bisa mengarah ke endemi. Vaksinasi ini harus rata semua, lansianya harus rata diatas 70 persen, anak anak di atas 70 persen, umum 70 persen. Beeberapa provinsi sudah menuju ke sana terutama di pulau Jawa dan Sumatera, kita di Sulsel maupun di Papua masih rendah," jelasnya.

 

Sementara itu, Humas Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Makassar, dr Wachyudi Muchsin mengatakan, boleh-boleh saja pemerintah berniat masuk ke fase endemi. Namun dengan catatan, harus ada dukungan. Pemerintah dan masyarakat harus solid bersatu.

 

Sepanjang covid-19 melanda Indonesia, masih sering ditemui persoalan ketiadaan data sebagai dasar pengambilan kebijakan berbasis bukti. Terdapat diskrepansi antara data pemerintah pusat dan daerah dan tidak seluruh penyajian data dilakukan real time.

 

"Perbedaan data ini mengakibatkan pengambilan keputusan untuk kebijakan pandemi sering kali menjadi tidak sinkron," beber dokter Koboi, panggilan akrab Wachyudi Muchsin.

(jun)