Klaster Pembelajaran Tatap Muka Muncul di Daerah

Capture koran Jawa Pos

 

JAKARTA – Kekhawatiran bahwa penyelenggaraan pembelajaran tatap muka (PTM) di tengah pandemi Covid-19 bakal memunculkan klaster penularan baru terbukti. Bahkan, beberapa daerah menghentikan PTM untuk skala yang cukup luas setelah kegiatan berjalan hampir satu semester.

 

Kasus terbaru muncul di Kota Depok, Jawa Barat. Akhir pekan lalu Pemerintah Kota (Pemkot) Depok memutuskan menghentikan seluruh kegiatan PTM di Kecamatan Pancoran Mas. Kebijakan itu diambil untuk mengendalikan munculnya klaster penularan Covid-19 dalam pelaksanaan PTM.

 

Penghentian sementara kegiatan PTM tersebut berlaku sejak 19 November hingga 29 November. Itu berlaku untuk seluruh jenjang pendidikan. Baik sekolah umum maupun keagamaan seperti madrasah dan lainnya.

 

Keputusan menghentikan kegiatan tatap muka di sekolah itu berawal dari temuan 84 kasus Covid-19 klaster PTM. Kasusnya diawali dari klaster keluarga. Di antara lokasi penemuan kasus Covid-19 klaster PTM, yang terbanyak berada di SMP Negeri 2 Depok dengan jumlah sembilan kasus.

 

Klaster penularan Covid-19 yang terjadi di sekolah juga muncul di Kota Bogor, Jawa Barat. Pemkot setempat bakal memperketat mobilitas warga mulai awal Desember. Itu terjadi setelah ditemukan 24 kasus Covid-19 klaster SD Sukadamai. Perinciannya, 14 siswa dan 10 guru. Wali Kota Bogor Bima Arya langsung memutuskan penghentian sementara PTM di SD Sukadamai pada 18– 27 November.

 

Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) menyoroti pelaksanaan PTM di tengah pandemi Covid-19 yang belum usai. Mereka melakukan survei dengan tajuk Dilema BDR (Belajar dari Rumah) dan PTM.

 

Survei dilakukan terhadap 98 kepala sekolah, 515 guru, dan 826 siswa di 144 unit sekolah setingkat SD dan SMP di sembilan provinsi pada Agustus–September 2021.

 

Menurut Ideas, kemunculan klaster sekolah memang tidak terelakkan. Apalagi mobilitas penduduk yang semakin longgar seperti sekarang.

 

Peneliti Ideas Febbi Meidawati mengatakan, dari hasil survei, ditemukan banyak persoalan dalam pelaksanaan BDR atau pembelajaran daring dari rumah. Untuk itu, Febbi menyatakan, dibukanya kembali PTM secara terbatas menjadi sebuah keharusan.

 

”Namun, merebaknya klaster sekolah seiring PTM menimbulkan kekhawatiran lonjakan kasus Covid-19,” katanya.

 

Kembali menutup sekolah dan melanjutkan pembelajaran secara daring, kata dia, tidak bisa dihindari ketika kasus Covid-19 kembali meninggi. Dampaknya, siswa menjadi pihak yang paling dirugikan. Sebab, selama ini banyak persoalan dalam pelaksanaan BDR.

Menurut Febbi, pemerintah harus melakukan antisipasi sejak saat ini. Sebuah antisipasi ketika semakin banyak pemda yang memutuskan menghentikan sementara PTM untuk menekan laju penularan Covid-19. ”Temuan dari survei kami menunjukkan terdapat peluang BDR bisa semakin diterima siswa ketika kelemahannya bisa direduksi,” katanya.

 

Kombinasi antara PTM dan BDR merupakan alternatif terbaik. Sebab, menjalankan BDR secara penuh dengan berbagai kendala yang belum teratasi sampai sekarang bukan pilihan bijaksana. Kendala itu, antara lain, siswa jenuh, pembelajaran kurang menarik, penyampaian guru tidak semaksimal ketika belajar di kelas, sampai soal akses internet. ”Namun, perlu dicatat juga, PTM secara penuh juga berisiko tinggi,” tegasnya.

 

Febbi menekankan, ketika sekarang kasus Covid-19 cenderung melandai, kemudian PTM kembali dibuka, guru tetap harus membuat konten belajar yang menarik. Dengan begitu, ketika suatu saat kembali BDR, siswa tidak merasa dirugikan. Kerugian yang paling dirasakan siswa adalah prestasi mereka tidak menjadi lebih baik dibandingkan sebelum pandemi.

 

Sementara itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengimbau agar satuan pendidikan tidak kendur dalam penerapan protokol kesehatan (prokes). Meskipun saat ini kasus secara nasional sedang turun. ”Kita prokes harus. Bagaimanapun, Covid masih ada di sekitar kita. Jangan kendur 5M-nya,” tegas Plt Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek Anang Ristanto seusai acara diskusi kebijakan pendidikan dan kebudayaan kemarin (21/11).

 

Anang menegaskan, dalam pelaksanaan PTM terbatas, semua pihak harus mengacu pada SKB 4 Menteri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 404-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19. Di dalamnya dimuat secara jelas persiapan pembukaan sekolah, pelaksanaan PTM, hingga penanganan bila ditemukan kasus positif Covid-19 di sekolah. ”Jadi, PTM sudah jelas di SKB, mulai dari penutupannya, tracing-nya. Harapannya, ini terus dipedomani semua pihak,” tuturnya.

 

Selain itu, dia turut mengingatkan agar pemerintah daerah (pemda) terus berkoordinasi dengan gugus tugas Covid-19 daerah.

 

Di sisi lain, pemerintah juga terus berupaya melindungi siswa, guru, dan tenaga kependidikan dari risiko penularan Covid-19 melalui vaksinasi Covid-19. Menurut Anang, saat ini vaksinasi terus dikejar guna memberikan rasa aman bagi para warga satuan pendidikan.

 

Merujuk data Kemenkes di laman https://vaksin.kemkes.go.id, vaksinasi anak usia 12–17 tahun sudah mencapai 85,7 persen dari target 26,7 juta anak untuk dosis pertama. Sementara itu, dosis kedua mencapai 15,4 juta anak atau 57,8 persen. Vaksinasi untuk tenaga pendidik mencapai 2,7 juta orang pada penyuntikan dosis pertama dan 2,3 juta orang untuk dosis kedua.

 

Kemendikbudristek dan Kemenkes kini juga tengah mempersiapkan aplikasi PeduliLindungi untuk bisa digunakan dalam PTM. (wan/mia/c6/fal)