Fokus Pemerataan, Jangan Terburu-buru Vaksin Booster

JAKARTA -- Sepuluh bulan program vaksinasi Covid-19, target mencapai herd immunity dengan memberikan vaksin kepada 208,5 juta penduduk belum menyentuh angka 50 persen. Karena itu, saat ini dianggap belum waktunya untuk memberikan vaksin dosis ketiga atau booster di luar kelompok tenaga kesehatan.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, dibutuhkan upaya extraordinary dan masif untuk mencapai target vaksinasi. ’’Sampai 3 Oktober 2021, secara nasional vaksinasi dosis pertama mencapai 45,03 persen dan dosis kedua 25,29 persen,’’ katanya.

Hal itu disampaikan wapres saat menyampaikan pidato kunci seminar Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) dan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri di Jakarta kemarin (6/10). Apalagi, lanjut wapres, jangka waktu yang ditetapkan hanya setahun.

Berdasar data Kementerian Kesehatan, rata-rata vaksinasi harian per minggu telah mencapai 1,4 juta dosis setiap hari. Dengan tingkat kecepatan seperti itu, Ma’ruf mengatakan, dibutuhkan waktu tujuh bulan atau sampai pertengahan 2022 untuk mencapai target herd immunity. ’’Bila kita ingin vaksinasi selesai akhir tahun ini juga, kecepatan vaksinasi perlu ditingkatkan menjadi 2,5 juta dosis per hari,’’ tuturnya.

Mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu menyampaikan, kelompok lansia harus menjadi prioritas sasaran vaksinasi. Data per 3 Oktober, baru ada 6,6 juta warga lansia yang disuntik vaksin dosis pertama dan yang sudah dosis lengkap 4,4 juta orang. Jumlah itu masih jauh jika dibandingkan dengan target sasaran vaksinasi lansia, yaitu 21,5 juta orang.

Demikian pula vaksinasi untuk pendidik dan tenaga kependidikan seiring dibukanya kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Dengan target vaksinasi 5,06 juta orang, data sampai 3 Oktober menunjukkan bahwa baru 2,55 juta pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapat dosis pertama. Sementara itu, yang sudah menerima dosis komplet 2,1 juta orang. ’’Cakupan vaksinasi bagi tenaga pendidik, orang tua siswa, dan siswa yang memenuhi syarat perlu ditingkatkan,’’ ucapnya.

Di sisi lain, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memastikan instansinya bakal terus mendukung pemerintah untuk melaksanakan vaksinasi. Serbuan vaksinasi terus digulirkan. ’’Untuk menuntaskan program vaksinasi nasional,’’ jelasnya.

Di sisi lain, Koalisi Masyarakat untuk Akses Keadilan Kesehatan menilai rencana vaksinasi dosis ketiga saat ini berpotensi melanggar prinsip kesetaraan dan keadilan vaksin Covid-19. Misalnya, rencana Pemkot Bekasi menggelar vaksinasi dosis ketiga bagi guru dan tenaga pendidik.

Menurut relawan LaporCovid-19 Amanda Tan, rencana itu menunjukkan bahwa vaksinasi masih dilakukan serampangan sehingga melanggar prinsip vaccine equity. Pasalnya, capaian vaksinasi di Kota Bekasi per 4 Oktober 2021 baru 66,39 persen untuk dosis pertama dan 46,15 persen untuk dosis kedua. Capaian vaksinasi untuk lansia juga masih rendah.

Alih-alih untuk booster, kata dia, vaksin seharusnya diprioritaskan pada lansia. ’’Di tengah capaian yang rendah, khususnya pada lansia, Pemkot Bekasi justru memberikan vaksin dosis ketiga kepada guru dan tenaga pendidik dengan justifikasi agar vaksin yang tersedia tidak kedaluwarsa,’’ keluhnya.

Vaksin Covid-19 yang akan kedaluwarsa seharusnya diberikan ke daerah-daerah yang kekurangan vaksin dan cakupan vaksinasinya rendah. Misalnya, Kabupaten Bekasi yang baru 59,29 persen untuk dosis pertama. Disusul Kabupaten Karawang 50,72 persen dan Kabupaten Subang 29,87 persen. Bisa juga dialihkan ke Kabupaten Tasikmalaya yang stok vaksinnya akan habis dalam tiga hari.

Dia menambahkan, pemberian vaksin dosis ketiga sebetulnya belum direkomendasikan WHO. Pasalnya, ketersediaan vaksin secara global masih terbatas. Pemberian vaksin dosis ketiga dinilai bisa memicu ketimpangan akses vaksin di tingkat nasional ketika masih banyak populasi yang sulit mendapatkan dosis pertama dan kedua. Namun, ada pengecualian bagi tenaga kesehatan karena memiliki tingkat risiko kesakitan dan kematian akibat Covid-19 yang tinggi.