Edukasi Elemen Sekolah, Percepat Vaksinasi Anak-Anak

Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) diperpanjang lagi hingga 23 Agustus mendatang. Kebijakan tersebut diputuskan pemerintah pusat demi menekan kasus Covid-19.

Selain kebijakan PPKM, Anggota Komisi D DPRD Sleman Susilo Nugroho SIP menilai, vaksinasi Covid-19 merupakan langkah terbaik untuk membentuk herd immunity di masa pandemi. Sehingga setiap warga Sleman memiliki imun tubuh yang cukup untuk melawan penularan Covid-19. "Vaksinasi bagi anak-anak usia 12-18 tahun juga perlu dipercepat. Supaya sekolah benar-benar siap ketika harus menjalankan pembelajaran tatap muka," tuturnya kemarin (17/8).

Susilo berharap, seluruh perangkat sekolah turut serta membantu pemerintah dalam percepatan vaksinasi Covid-19. Dengan menyediakan fasilitas (tempat) untuk pelaksanaan vaksinasi anak-anak.

Kendati demikian, kata Susilo, vaksinasi siswa membutuhkan kekompakan empat elemen sekolah. Yakni kepala sekolah, guru, komite, dan wali murid. "Ke empat elemen sekolah itu saling terkait untuk saling mengedukasi pentingnya percepatan vaksinasi Covid-19," ucap politikus PDI Perjuangan.

Tiap sekolah harus memiliki data siswa dan guru yang belum divaksin. Data tersebut untuk disesuaikan dengan kebutuhan vaksin yang tersedia. Lebih cepat divaksin, lebih baik. Agar pembelajaran tatap muka di sekolah bisa segera terealisasi. "Namun tetap harus dengan protokol kesehatan (prokes) ketat," ingat sosok yang pernah menjabat lurah Tegaltirto, Berbah, itu.

Susilo menegaskan, siapa pun yang sudah divaksin tetap harus patuh prokes 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas.

Saat pembelajaran tatap muka, pihak sekolah harus memastikan tidak adanya kerumunan siswa. Terutama saat jam istirahat. Sarana cuci tangan dengan sabun dan air mengalir juga harus tersedia lebih dari satu.

Di bagian lain, untuk mempercepat vaksinasi di Sleman, Susilo menyarankan pemerintah daerah menambah jumlah vaksinator. Itu lantaran tak semua tenaga kesehatan bisa menjadi vaksinator.

Menurut Susilo, pemerintah daerah perlu mengupayakan sertifikasi bagi tenaga kesehatan agar bisa menjadi vaksinator. "Semakin banyak vaksinator tentu pelaksanaan vaksinasi bisa lebih cepat," katanya