Tegakkan Prokes, Fokus Pemulihan Ekonomi. Koperasi, UMKM, dan IKM Harus Terus Berinovasi

Pandemi Covid-19 memang belum berlalu. Kendati demikian, Komisi B DPRD Sleman mendorong pemerintah terus mengupayakan pemulihan ekonomi di semua sektor. Khususnya usaha mikro kecil menengah (UMKM). Sebab, selain menghidupkan roda ekonomi, bangkitnya UMKM bisa menjadi penopang pendapatan asli daerah .

Hal itulah yang terangkum dalam rapat KUA PPAS APBD 2022 antara Komisi B dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Sleman serta Dinas Koperasi UKM.

KETUA Komisi B DPRD Sleman Nurhidayat AMd sangat prihatin dengan munculnya klaster pasar tradisional Covid-19. Untuk memudahkan tracing, Nurhidayat mengimbau pemerintah daerah membentuk gugus tugas Covid-19 khusus di pasar-pasar tradisional. “Pasar ini sarana vital bagi masyarakat. Selayaknya pasar mendapat perhatian khusus dalam rangka memutus rantai persebaran Covid-19,” ungkapnya kemarin (2/8).

Nurhidayat juga menyoroti ketidakdisiplinan terhadap protokol kesehatan (prokes) di pasar. Di sisi lain, kelengkapan sarana cuci tangan yang ada justru tampak tidak terawat. Politikus Partai Amanat Nasional itu mendesak gugus tugas Covid-19 lebih serius dalam penegakan prokes di pasar. “Siapa pun yang keluar masuk pasar wajib cuci tangan atau pakai hand sanitizer dan dicek suhu dengan thermogun. Sarana itu harus tersedia,” ingatnya.

Nurhidayat juga meminta pemerintah mengoptimalkan alokasi dana keistimewaan (danais) DIJ yang diperuntukkan pengembangan pasar tradisional. Nurhidayat mewanti-wanti, danais sebesar Rp 749 juta itu hanya boleh digunakan untuk melaksanakan program seperti sekolah pasar. Atau beragam kegiatan yang tujuan utamanya untuk mengoptimalkan potensi lokal. Agar roda perekonomian tetap berputar. “Sleman juga ada program Borong Bareng. Ini harus dioptimalkan dengan memasukkan sebanyak mungkin produk lokal potensial sebagai komoditas di toko-toko modern,” katanya.

Lembaga ekonomi kerakyatan semacam koperasi juga menjadi sorotan Komisi B. Meski dalam situasi pandemi, lanjut Nurhidayat, koperasi tetap harus produktif dan selektif dalam mengembangkan bidang usaha.

Nurhidayat mengimbau pengelola koperasi untuk mengembangkan usaha dengan memanfaatkan tekonologi digital. Berkolaborasi dengan platform-platform digital yang ada. Sehingga ragam usahanya tidak terbatas pada bidang simpan pinjam. Tapi juga sektor riil lainnya. “Hal itu tentu membutuhkan pendampingan dari dinas terkait,” tuur Nurhidayat.

Di sisi lain, tokoh asal Dusun Kramen, Tamanmartani, Kalasan, itu sangat apresiatif dengan program magang di koperasi yang melibatkan warga miskin. Hal itu secara tidak langsung turut membantu program pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Namun, pengelola koperasi tetap harus selektif. Bagi mereka yang berkompeten dan memiliki kinerja baik, maka bisa direkrut sebagai karyawan.

Terpisah, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Sleman RR. Mae Rusmi Suryaningsih mengatakan saat ini ada 68 ribu UMKM. Termasuk usaha warung makan, toko kelontong, dan lainnya. Termasuk 17 ribu pelaku industri kecil menengah (IKM). Mae mengakui bahwa sebagian pelaku IKM ada yang tidak berproduksi lagi karena terdampak pandemi.

Kendati demikian, Mae menegaskan, pemerintah terus berupaya memfasilitasi pelaku UMKM dan IKM agar bisa bertahan selama pandemi Covid-19. Misalnya dengan menghubungkan para pelaku UKM dan IKM dengan pengelola aplikasi jual beli digital. Juga melalui program Borong Bareng dan pameran virtual produk UMKM. “Intinya pelaku UMKM dan IKM jangan menyerah. Agar bisa survive harus terus berinovasi sesuai bidang usaha masing-masing,” tuturnya.

Mae menegaskan, untuk bisa bertahan di masa pandemi tergantung kemauan dari pelaku usaha itu sendiri.

Bersama Dekranasda Sleman, pemerintah daerah juga telah melakukan vaksinasi masal bagi pelaku UMKM dan IKM. Mae optimistis, jika semua pelaku usaha kecil dan menengah sudah divaksin Covid-19 niscaya roda perekonomian Sleman bakal segera bangkit dan pulih.