LABUHANBATU - Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Labuhanbatu rutin melakukan kunjungan ke luar daerah dimasa pandemi Covid-19.
Meningkatnya jumlah kasus Covid-19 belakangan, tak menyurutkan niat mereka berplesiran dengan judul konsultasi.
Informasi diperoleh, pada Juni 2021 lalu, sebanyak 45 anggota dewan di Labuhanbatu itu bepergian ke berbagai daerah di Nusantara.
Terbaru, sejumlah wakil rakyat itu kembali melakukan konsultasi ke Kantor DPRD dan Kantor Dinas Kominfo Kabupaten Kampar, Riau, Selasa (13/7/2021).
Bersama mereka dalam kunjungan itu didampingi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu diwakili Kabid Teknologi Informasi Ahmad Fadli Rangkuti beserta sejumlah staf mendampingi Tim Panitia Khusus DPRD Kabupaten Labuhanbatu.
Informasi dihimpun, kunjungan tersebut terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Labunbatu tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
Namun, seringnya kalangan dewan berpergian itu mendapat sorotan dari sejumlah warga. Pasalnya, legislator Labuhanbatu itu bebas keluar masuk Labuhanbatu disaat semakin meningkatnya kasus Covid-19 di Indonesia.
"Ironis. Kasus Covid-19 kian meningkat, kalangan dewan malah berpergian ke luar daerah. Bukan malah menahan diri dan memperkuat protokol kesehatan (Prokes) Covid-19," ujar seorang warga Rantauprapat, Fajar Dame, Rabu (14/7/2021) siang kepada wartawan.
Menurutnya, tindakan kalangan dewan itu sekembalinya dari luar daerah, bukan tidak mungkin diduga memicu munculnya klaster Covid-19 baru di Rantauprapat.
Parahnya lagi, terlihat sejumlah anggota dewan sepulang bepergian disinyalir tidak melakukan isolasi mandiri sebagaimana dianjurkan oleh pemerintah.
"Apakah anggota dewan ada melakukan isolasi. Soalnya, tadi pagi sejumlah anggota dewan terlihat memasuki kantor Bupati. Apakah sekembalinya ke Labuhanbatu menjalani tes PCR Swab Covid-19," tanyanya.
Senada, warga Rantauprapat lainnya B Hasibuan mengesalkan sikap dewan yang melakukan kunjungan ke luar daerah. Diindikasikan, tindakan itu memicu pemborosan keuangan daerah.
"Bukan tidak mungkin tindakan mereka malah pemborosan keuangan," jelasnya.
Padahal, kata dia, dimasa Pandemi Covid-19 banyak anggaran dana dan keuangan direfocusing. Dialihkan untuk membantu penanganan Covid-19.
"Sebaiknya, anggaran itu dipergunakan sebagai bantuan sosial. Diberikan kepada para warga yang sangat terdampak prekonomiannya imbas dari pandemi Covid," tegasnya.
Salahseorang anggota DPRD Labuhanbatu dari Komisi II saat dihubungi wartawan pada tanggal 12 Juli 2021 mengaku sedang berada di Provinsi Riau.
Sementara, Ketua DPRD Labuhanbatu Meika Riyanti Siregar ketika dikonfirmasi wartawan membenarkan kegiatan konsultasi para DPRD setempat.
Namun, ianya menolak dilakukan konfirmasi melalui telepon. Alasannya sedang dalam kendaraan di perjalanan.
"Saya lagi dijalan. Konfirmasi langsung aja. Lagian signal kurang bagus," jelasnya menutup ponsel pribadinya. (Bud).