Zona Merah Dilarang Laksanakan PTM

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng sudah menyosialisasikan dan persiapan dalam rangka pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas yang akan dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru yakni 12 Juli mendatang. Namun, tiga hari yang lalu, Pemprov Kalteng kembali menerima surat dari Pemerintah Pusat bahwa daerah dengan zona merah tidak diperkenankan melaksanakan PTM terbatas pada bulan depan itu.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kalteng Achamd Syaifudi mengatakan, pada dasarnya pihaknya masih tida berubah terhadap semangat pelaksanaan PTM terbatas. Namun, tiga hari yang lalu (Senin,red) pihaknya menerima surat bahwa PTM terbatas tidak dapat dilaksanakan pada daerah zona merah dan kembali melaksanakan pembelajaran secara daring.
“Misal, sekolah tersebut awalnya sudah bisa melaksanakan PTM terbatas, namun apabila di wilayah sekolah menjadi zona merah maka PTM terbatas dihentikan dan kembali daring,” katanya saat diwawancarai melalui sambungan telepon, Rabu (23/6).
Diungkapkannya, kebijakan ini diambil lantaran kekhawatiran terhadap kasus yang ada di zona merah. Namun, berekenaan dalam satu kabupaten namun hanya beberapa wilayah saja yang berzona merah maka hal ini juga akan dikaji terlebih dahulu dan tiap sekolah melakukan pemetaan.
“Yang menjadi dilemma itu apabila nanti wilayah sekolah zona hijau dan tempat tinggal peserta didik zona merah,” ungkapnya kepada Kalteng Pos.
Tetapi, yang pasti menjelang PTM terbatas ini pihaknya mempersiapakan guru untuk divaksin lantaran hal itu juga menjadi salah satu syarat dilaksanakannya PTM terbatas. Berdasarkan data per 22 Juni lalu tercatat sudah 77 persen tenaga pendidik se-Kalteng yang divaksin.
“Kami menargetkan 100 persen tercapai sebelum PTM, terhadap 23 persen nanti harapannya dapat segera tercapai, di samping guru-guru yang memang secara medis tidak dapat dilakukan vaksinasi,” tegas dia.
Syaifudi menyebut, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) masih dijadwalkan untuk dilaksanakan pada Senin (28/6) hingga 1 Juli mendatang.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalteng Suyuti saat menjadi narasumber pada kegiatan PTM 2021, Kesehatan dan Keselamatan Wilayah Kalimantan Indonesia mengatakan, pelaksanaan PTM terbatas di tengah pandemi Covid-19 ini memang dinamis. Jika menjelang 12 Juli mendatang perekmbangan pandemi Covid-19 ternyata terjadi zona merah pada satu wlilayah maka tidak dilakukan PTM.
“Namun pada dasarnya di Kalteng ini desa yang betul-betul terdampak itu kurang lebih hanya 40 persen, sedangkan 60 persen lainnya desa bebas Covid-19,” katanya.
Ditambahkannya, dalam rangka pelaksanaan PTM terbatas nantinya pihaknya terus melakukan percepatan vaksinasi baik kepada pelayan publik dan juga tenaga pendidik.
Pandemi Covid-19 terus menjadi perhatian dan fokus pemerintah daerah (pemda), tidak hanya penanganan tetapi saat ini sudah pada tahap pencegahan dengan percepatan vaksin Covid-19. Kemarin, Rabu (23/6) dilakukan rapat koordinasi (Rakor) gubernur regional Kalimantan dalam rangka perepatanan penanganan Covid-19.
Rapat dihadiri secara virtual dari tempat masing-masing oleh asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat serta kepala biro pemerintahan dan otonomi daerah setda provinsi regional Kalimantan yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
Plt Sekda Kalteng Nuryakin menyampaikan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk merumuskan bersama agar provinsi yang ada di Kalimantan ini bisa bersatu dalam rangka sinergi baik pembangunan dibidang kesehatan, infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Namun, hal yang lebih penting untuk bibahas yakni berkenaan penanganan pandemi Covid-19 serta vaksinasi Covid-19 khususnya kendala vaksinasi bagi masyarakat lanjut usia (lansia).
“Pembahasan awal pada rapat kali ini diharapkan bisa menjadi bahan bagi pimpinan dalam penanganan Covid-19 di Kalteng serta bisa dibahas pada rapat koordinasi selanjutnya secara bersama-sama dengan provinsi lain yang ada di Kalimantan ini,” katanya.
Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan Hamka mengatakan, pasca pertemuan awal ini makan akan dilaksanakan pertemuan antar gubernur se-Kalimantan. Sebelumnya, maka bidang terkait melakukan pembahasan terlebih dahulu apa saja yang nantinya akan dibahas pada pertemuan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) regional Kalimantan.
“Ini merupakan rapat permulaan, Kalteng merupakan coordinator APPSI regional Kalimantan, saat ini kami sedang menyusun hal-hal yang nanti akan dibicarakan pada rapat APPSI,” katanya saat dikonfirmasi, kemarin.
Dijelaskan Hamka, pada rapat APPSI nantinya, gubernur menginginkan adanya keseragaman antar provinsi di Kalimantan dalam penanganan pandemi Covid-19 di wilayah Kalimantan ini. Mungkin nanti juga akan membahas beberapa hal berkaitan regulasi yang diusulkan ke pusat salah satunya terkait berpindahnya kewenangan perizinan ESDM ke Pemerintah Pusat.
“Yang jelas gubernur menginginkan bagaimana kita seragam untuk penanganan Covid-19 termasuk percepatan vaksinasi,” jelas dia.
Terlebih pada 1 Juli mendatang sudah akan dilakukan vaksinasi untuk masyarakat umum dengan usia di atas 18 tahun. “Hal ini nanti akan dibahas di APPSI bagaimana percepatan dan seragam se-Kalimantan, agar pandemi Covid-19 di Kalimantan tidak begitu besar dna melonjak seperti provinsi lain,” pungkasnya. (abw)