Mataram (Suara NTB) – Di tengah pandemi Covid-19 yang melemahkan banyak sektor, Pemprov NTB terus berjuang untuk mendorong kualitas hidup warganya. Salah satunya adalah dengan meningkatkan literasi. Peningkatan literasi dipandang penting sebagai bekal untuk memperkuat pemahaman warga terhadap berbagai persoalan yang muncul. Terutama penanganan pandemi Covid-19 saat ini.
Hal itu disampaikan Kadis Perpustakaan dan Kearsipan NTB, Julmansyah, S.Hut, M.AP, saat dikonfirmasi Suara NTB, di sela kegiatannya di Jakarta, Rabu (2/6).
Julmansyah hadir di Jakarta untuk mendampingi Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dalam rangka audiensi hari di Perpustakaan Nasional RI, di Jakarta. Dalam kesempatan itu, hadir juga Bupati Lombok Barat, Wakil Bupati Sumbawa, Asisten III Lombok Barat dan Kadis Perpustakaan Kearsipan Lombok Barat. Selain itu, hadir pula Bupati Polewali Mandar Sulawesi Selatan, Bupati Batanghari Jambi serta sejumlah sekretaris daerah dari Sumatera, Rombongan diterima Kepala Perpustakaan Nasional Drs. Muhammad Syarif Bando dan jajarannya Kepala Pusat Analisis Perpustakaan.
Pada kesempatan ini Kepala Perpusnas, memberi apresiasi atas kehadiran Wakil Gubernur NTB serta para pimpinan daerah dari NTB ini. Pada kesempatan ini Syarif Bando, memberikan pandangan betapa posisi literasi sangat strategis dalam perkembangan teknologi dan peradaban bangsa. “Bahwa literasi itu bukan hanya membaca dan menulis tapi lebih dari itu,” ujarnya.
Kehadiran pimpinan daerah ini dalam rangka untuk meningkatkan alokasi pembiayaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Perpustakaan serta Dana Dekosentrasi. Ini bentuk Pemprov menjemput bola bersama kabupaten/kota.
Julmansyah mengutarakan, pandemi Covid-19 telah melahirkan tantangan tersendiri bagi daerah dalam mendorong kebijakan peningkatan literasi. Misalnya, dengan banyaknya anggaran yang dialihkan untuk penanganan pandemi. Solusinya, daerah memang harus lebih aktif mencari dukungan anggaran dari pemerintah dalam memajukan literasi di NTB.
“Cukup banyak menu DAK dari Perpustakaan Nasional yang harus dijemput dan tugas provinsi memfasilitasinya,” ujar Julmansyah.
Untuk program Mitra Desa Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang biayanya bersumber DAK, sejak 2018 telah ada 48 perpustakaan desa yang difasilitasi Perpustakaan Nasional diataranya, Lombok Timur, KLU, Bima, Lombok Tengah dan Sumbaw Barat. “Kita berharap Lombok Barat serta Sumbawa dapat mendapatkan program serupa,” ujarnya.
Alokasi DAK Perpustakan untuk 2021 ini untuk pembangunan Gedung Baru Perpustakaan yakni Kota Bima, Kabupaten Bima dan Lombok Utara. Alokasi sarana prasarana serta dukungan program literasi hingga ke desa, merupakan salah satu upaya meningkatkan indeks literasi NTB sekaligus bagian implementasi mandat konstitusi.
Kesempatan ini pula, sebagai bentuk apresiasi Perpustakaan Nasional pada Pemprov NTB, menyerahkan mobil perpustakaan keliling yang diterima Wakil Gubernur NTB. (aan)