Pandemi Covid-19 memang belum berlalu. Namun, roda ekonomi masyarakat tetap harus berputar. Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Sleman RB. Ramelan mendorong optimalisasi anggaran pemerintah pusat dan daerah untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi. "Pembangunan fisik tetap jalan. Tapi porsinya dikurangi. Utamakan program pemulihan ekonomi," ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu kemarin (5/5).
Kegiatan pemulihan ekonomi di semua lini harus ditingkatkan. Seperti usaha mikro kecil menengah (UMKM), jasa pariwisata, dan industri rumah tangga. Termasuk perdagangan, pertanian, perikanan, peternakan, dan usaha-usaha lain masyarakat. Baik yang dikerjakan secara individu, kelompok, maupun korporasi.
Jika kegiatan tersebut berjalan optimal, kata Ramelan, bukan hanya ekonomi masyarakat yang akan kembali bangkit akibat dilanda pandemi Covid-19. Lebih dari itu, pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sleman juga bakal ikut terdongkrak. Dengan begitu, pembangunan ke depan bisa lebih merata. "Yang penting semua kegiatan ekonomi itu tetap harus mengindahkan protokol kesehatan (prokes)," tururnya.
Ramelan juga mendorong badan usaha milik daerah (BUMD) lebih getol dalam pembinaan kelompok-kelompok usaha masyarakat. Misalnya Bank Sleman dan Bank BPD DIY Cabang Sleman. Sebagai perusahaan pelat merah milik pemerintah daerah, lembaga perbankan tersebut harus mampu menumbuhkan ekonomi lokal. Di antaranya dengan program kredit lunak dan pendampingan UMKM.
Menurut Ramelan, dalam upaya penumbuhan sektor ekonomi pemerintah harus memahami kebutuhan riil masyarakat. Agar program maupun bantuan yang direncanakan bisa tepat sasaran dan sesuai peruntukannya.
Kebijakan pemerintah harus berdasarkan perencanaan matang yang digali secara bottom up. Dari masukan masyarakat, kembali ke masyarakat pula. "Yang butuh tambahan modal ya diberi stimulan. Bukan hanya pembinaan," tuturnya.
Ramelan mengatakan, masa menyambut Lebaran bisa menjadi momentum kebangkitan ekonomi masyarakat. Berjubelnya orang di pasar-pasar tradisional dan mal atau supermarket beberapa hari belakangan ini menunjukkan geliat ekonomi masyarakat sudah mulai bangkit.
Kendati demikian, kondisi tersebut seolah tidak mengindahkan prokes. Karena terjadi kerumunan massa. Padahal, pemerintah terus berusaha mencegah timbulnya kerumunan di mana pun.
Belanja di pasar atau mal untuk kebutuhan Lebaran memang telah menjadi tradisi masyarakat. Pusat-pusat perbelanjaan menjadi magnet yang sulit dibendung daya tariknya. "Kondisi itu yang harus diantisipasi. Demi mencegah timbulnya klaster Lebaran Covid-19," ingatnya.
Ramelan mendesak pemerintah lebih tegas mengambil sikap terhadap setiap bentuk pelanggaran prokes. Tak terkecuali di mal dan pasar tradisional yang dipadati pengunjung.