SLEMAN- Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sudah terbentuk. Para pengawas ini diminta untuk bekerja dengan menjunjung integritas, netral dan menjaga kepercayaan publik.
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY, Sri Rahayu Werdiningsih mengatakan, rekruitmen PTPS Pilkada tahun ini dilakukan dengan sangat selektif. Mulai dari seleksi administrasi, wawancara, hingga masukan dari masyarakat. Hal itu menurutnya agar PTPS yang terpilih benar-benar berintegritas. "Jangan sampai Pengawas TPS yang merupakan ujung tombak pengawasan Bawaslu di level TPS, nantinya tidak berintegritas, tidak netral, terlebih melakukan pelanggaran," tuturnya saat menghadiri pelantikan Pengawas TPS se Kapanewonan Kalasan, di LPMP Jogja, Senin (16/11).
Cici sapaan akrab Sri Rahayu mengatakan, pada Pemilu 2019 ada kasus oknum penyelenggara Pemilu yang melakukan pelanggaran pidana di wilayah Sleman. Dalam proses Pilkada pada 9 Desember mendatang juga ada masukan masyarakat terkait dugaan kurang netralnya penyelenggara Pemilu. "Jangan sampai kepercayaan masyarakat turun terhadap penyelenggara Pemilu, apalagi kepada Bawaslu. Oleh karenanya integritas pengawas TPS benar benar harus dijaga dan dibuktikan," tegasnya.
Ia menekankan terdapat dua fokus pengawasan yang dilakukan oleh pengawas Pilkada dimasa pendemi covid-19 ini. Selain mengawasi terkait penegakkan hukum dan aturan Pilkada, juga turut memastikan penerapan protokol kesehatan. "Seperti saat pelantikan PTPS se Kapanewonan Kalasan ini, protokol kesehatan sudah diterapkan secara ketat. Pesan Ketua Bawaslu RI, semua jajaran Bawaslu harus melaksanakan protokol kesehatan dan menjaga pola hidup sehat,” katanya.
Anggota Panwascam Kalasan, Fadhli Kharisma Rahman mengatakan, PTPS se Kalasan yang dilantik dan diambil sumpahnya sebanyak 160 orang. Namun, dua orang berhalangan hadir dan akan mengikuti pelantikan dan pengambilan sumpah susulan. "Kami benar-benar melakukan penjaringan yang ketat agar terpilih PTPS yang berintegritas. 160 orang PTPS terpilih dari 253 pendaftar sudah melalui serangkaian seleksi,” tandasnya.
Seusai dilantik para PTPS mengikuti Bimbingan Teknik (Bimtek) untuk meguatkan pemahaman tentang ketugasan PTPS. Jadi PTPS tidak hanya bekerja saat di TPS saja. "Tapi kami juga memahami terkait potensi-potensi pelanggaran pra pemungutan suara. Kami minta agar masyarakat melapor jika mendapati adanya pelanggaran pemilihan. Pengawas TPS ini akan menjadi mata telinga kami dalam melakukan pengawasan mendekati hari pemilihan suara,” ujarnya
Fadhli menambahkan, pelantikan PTPS dibagi dua sesi masing-masing sesi pertama 100 PTPS dan sesi Kedua 60 PTPS. Pelantikan dilaksanakan dengan menetapkan protokol kesehatan secara ketat. Peserta diwajibkan memakai masker. Sebelum masuk ruangan mencuci tangan, kemudian menggunakan sarung tangan dan jaga jarak . Pelantikan dihadiri unsur Fotum Komunikasi Pimpinan Kapanewonan Kalasan, Rohaniawan Islam, Kristen, dan Katholik
Sumber : Harian Jogja, Edisi Rabu 18 November 2020, Halaman 3