Terapkan Prokes, Petugas Pilurah akan Jalani Rapid Test

SLEMAN- Pelaksanaan pemilihan lurah serentak di 49 kalurahan di Sleman tetap digelar meskipun status Gunung Merapi meningkat dari level waspada ke siaga. Pemkab Sleman juga memastikan kegiatan pemilihan lurah (Pilurah) yang digelar di masa pandemi Covid-19 pada 20 Desember mendatang menerapkan protokol kesehatan dengan sistem e-voting.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Sleman Budiharjo mengatakan kegiatan Pilurah di Sleman sudah termaktub dalam daftar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 12 November lalu. Secara nasional terdapat 19 kabupaten yang melaksanakan pemilihan serupa. Sleman, katanya, mendapat apresiasi karena menjadi satu-satunya kabupaten yang melaksanakan rapid test bagi semua petugas sebelum Pilurah digelar.

"Kami sudah melaporkan kesiapan pelaksanaan Pilurah kepada Kemendagri. Bahwa pelaksanakan pemilihan ini dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan penanggulangan Covid-19 secara optimal," kata Budi, Minggu (15/11).

Dalam pelaksanaannya nanti, kata Budi, seluruh area TPS akan disemprot dengan desinfektan. Seluruh petugas diwajibkan menggunakan alat pelindung diri berupa masker, face shield, dan sarung tangan. Adapun pemilih yang datang wajib, juga diwajibkan memakai masker, dicek suhu tubuh oleh petugas, dan menerapkan aturan jaga jarak. "Di TPS nanti kami juga sediakan sarung tangan," katanya.

Pekan ini, lanjut Budi, pihaknya segera melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Sleman terkait teknis pelaksanaan rapid test bagi seluruh petugas yang terlibat penyelenggaraan Pilurah. DPMK mencatat, jumlah petugas keseluruhan sebanyak 9.476 orang dengan rincian 7.717 anggota KPPS, 539 panitia kalurahan dan 1.220 orang tenaga teknis lapangan (TTL). Jika ada petugas yang reakif, DPMK sudah menyiapkan petugas cadangan sebanyak 225 orang.

"Kami juga telah melakukan persiapan untuk pelaksanan Pilurah menggunakan sistem e-voting. Pilurah ini akan digelar di 1.102 tempat pemungutan suara (TPS) di 49 kalurahan. Adapun jumlah calon lurah yang berkompetisi sebanyak 157 calon," katanya.

Disinggung soal status Merapi, Budi mengatakan, DPMK akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi di Merapi. Meskipun begitu, DPMK tetap melakukan antisipasi jika erupsi Merapi benar-benar terjadi. Saat ini, Dinas menghitung data pemilih yang masuk di kawasan rawan bencana Merapi seperti Kepanewon Cangkringan, Pakem, dan Turi.

"Untuk skenarionya tentu kami akan mengikuti pelaksaan Pilkada yang digelar lebih dulu pada 9 Desember. Kami akan lihat dulu pelaksanaan Pilkada seperti apa. Sebab di Cangkringan ada Kepuharjo dan Glagaharjo yang juga akan melaksanakan Pilurah," katanya.

Sebelumnya, Sekda Sleman Harda Kiswaya optimistis jika pelaksanaan Pilurah akan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, 20 Desember. Sepanjang tidak ada force major atau kebijakan terbaru terkait pandemi Covid-19. "Pelaksanaan Pilurah setelah Pilkada itu sudah dalam perhitungan matang melibatkan KPU dan Bawaslu serta sesuai surat dari Kemendagri. Kami optimistis digelar sesuai jadwal," katanya.

Agar pandemi Covid-19 di Sleman tidak terus meningkat, Pemkab pun menyiapkan langkah-langkah konkret. Selain penegakan aturan disiplin menerapkan protokol kesehatan, Pemkab juga terus memaksimalkan sosialisasi penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat.