Pemulihan Ekonomi di Masa Kebiasaan Baru

Pandemi Covid-19 menghantam perekonomian dunia. Sektor pariwisata dan perbankan yang menjadi penopang sumber pendapatan asli daerah (PAD) Sleman turut terdampak.

Komisi B DPRD Kabupaten Sleman mendorong pemerintah daerah membuat kebijakan yang fokus pemulihan ekonomi. Supaya pembangunan wilayah dan sumber daya manusia Sleman bisa kembali normal.

Macetnya aktivitas ekonomi akibat pandemi Covid-19 otomatis menyebab-kan para pelaku usaha melakukan efi-siensi demi menekan kerugian. Kondisi ini berdampak pada pemutu-san hubungan kerja (PHK).

Ketua Komisi B DPRD Kabu-paten Sleman Nurhidayat mengungkap-kan, perusaha-an perdagangan menjadi yang terbanyak melakukan pengurangan pegawai. Im-basnya, pengangguran meningkat.

Pemerintah pusat memang telah meng-gulirkan program bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19. Baik berupa bantuan langsung tunai bagi korban PHK maupun untuk para pelaku usaha yang mengalami keterpurukan. Bahkan bangkrut.

Nah, guna mengantisipasi semakin me-ningkatkan angka pengangguran, Nur-hidayat mendorong pemerintah terus berbenah dan bergerak cepat. Menganti-sipasi dampak lanjutan pandemi Covid- 19. ”Roda ekonomi tetap harus berjalan tanpa melupakan upaya pencegahan Covid-19,” ujarnya.

Kebijakanpemerintah terkait pemulihan ekonomi di masa kebiasaan baru harus diarahkan pada sektor-sektor informal. Agar produktivitas masyarakat mening-kat. Dengan begitu, para pekerja korban PHK tetap bisa produktif. Sehingga tak selalu menggantungkan diri pada bantuan sosial dari pemerintah. ”Jika pemerintah (daerah, Red) mampu menangkap pelu-ang sektor informal tentu akan terbuka lapangan pekerjaan baru,” kata politikus Partai Amanat Nasional asal Kalasan.

Dayat, sapaan akrabnya, menegaskan, upaya dan inovasi pemerintah dalam membangkitkan perekonomian saat ini mutlak diperlukan.

Disisi lain, Dayat mengimbau para peng-usaha sektor formal menjadikan pande-mi Covid-19 sebagai tantangan sekali-gus peluang. Untuk mengalihkan konsep dari padat karya menjadi padat modal. Serta mengoptimalkan teknologi modern sebagai kekuatan baru. Serta memaksimalkan pegawai yang memiliki kemampuan teknologi pendukung usaha, etos kerja tinggi, dan sanggup mengerjakan beberapa tugas sekaligus. ”Pekerja yang serba bisa,” ucapnya.Usaha jasa perhotelan, misalnya. Selain memiliki kemampuan sebagai guide bagi para tamu, para pegawai harus bisa mengelola manajerial. Bahkan bisa melayani tamu di restoran.

Selain itu, pegawai tersebut harus bisa menjadi agen kehidupan dengan kebiasaan baru. Untuk memastikan setiap tamu menerap-kan prinsip 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak saat berada di destinasi wisata.Dalam menciptakan tenaga kerja multi-tasking, lanjut Dayat, pemerintah daerah perlu menyediakan saran pelatihan kerja/workshop.

Di situlah peran pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pengusaha dan tenaga kerja. Dengan pelatihan tersebut, Dayat juga berharap ke depan akan muncul banyak wirausahawan baru. Pemerintah harus bisa mengarahkan para peserta pelatih-an. Agar setelah lulus memiliki kemam-puan entrepreneurship. Maka akan terciptalah lapangan kerja baru. ”Misalnya jualan barang atau jasa secara online. Ini kian masif. Sehingga para pelaku usa-hanya perlu meningkatkan skill dan li-terasi digital yang lebih baik dari sebelumnya,” tutur Dayat.

Hal-hal seperti itulah yang diharapkan Dayat bisa ditangkap oleh pemerintah daerah sebagai peluang untuk membuat kebijakan baru. Yang berkaitan dengan masa kebiasan baru dampak pandemi Covid-19.

Sementara pada sektor perbankan, Dayat mendorong bank-bank pemerintah maupun swasta melakukan terobosan. Dengan model jemput bola ke para pedagang terdampak Covid-19 yang mem-butuhkan bantuan keuangan. Agar roda perekonomian pedagang pasar tradisio-nal bisa terus berputar. (*/yog/rg)

Sumber : Harian Radar Jogja, Edisi Senin 9 November 2020, Halaman 4