Pemerintah Pusat Awasi Parangtritis

  • shortcodes_slider_1 Wisatawan berkunjung di Pantai Parangtritis, Bantul, Rabu (14/12) . Meskipun telah ada penerapan pelonggaran di sejumlah destinasi wisata di DIJ, namun pihak pengelola maupun wisatawan diingatkan untuk jangan kendor terhadap protokol kesehatan. foto : Guntur Aga Tirtana//Radar Jogja
 

Pemerintah Pusat Awasi Obwis Parangtritis

Dinpar Pastikan Tidak Ada Event, dan Bebas Kerumunan

BANTUL, Radar Jogja – Objek wisata (obwis) Pantai Parangtritis mendapat pengawasan dari pemerintah pusat. Bahkan, staf kepresidenan melakukan kunjungan ke Bantul guna memastikan penerapan protokol kesehatan (prokes).

Kepala Dinas Pariwisata (Dinpar) Bantul Kwintarto Heru Prabowo membenarkan jika staf kepresidenan datang ke kantornya. Hanya saja, kunjungan itu bermaksud untuk diskusi. Termasuk membahas antisipasi kerumunan di Parangtritis.

Meski diakuinya sulit melakukan pembatasan pengunjung, Kwin mengaku siap untuk melakukan edukasi. Sehingga meski banyak wisatawan, namun tidak akan menimbulkan kerumunan. “Karena DIJ yang dipantau adalah kerumunan di Malioboro dan Parangtritis,” bebernya, kemarin (14/12).

Terlebih, Kwin telah mempersiapkan rencana untuk melarang adanya event atau atraksi selama masa Nataru. Agar tidak tercipta kerumunan. Jika hal ini berhasil, dia yakin operasional pariwisata ke depan akan lebih mudah. “Larangan atraksi sampai 1 Januari 2022,” ungkapnya.

Meski Panta Selatan (Pansela) tidak ditutup selama masa Natary, Kwin meminta pelaku industri wisata untuk bersabar. Sebab Dinpar sudah berupaya agar industri wisata tetap bergeliat. “Ngampet sek (bersabar dulu), khusus di Parangtritis. Insyaallah, kami akan menjaga bersama teman-teman yang ingin kerja dan mencari rezeki,” tuturnya.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih memastikan, Pansela akan dibuka saat Nataru. Penerapan prokes akan dirumuskan lebih lanjut. Sebab pemerintah kabupaten harus mempertimbangkan aspek kesehatan dan ekonomi. “Pantai tetap buka, tapi untuk Paseban belum ada pembahasan,” ucapnya.