"Kasihan Mereka Sudah Bekerja Ekstra"

Tunggakan Insentif Nakes Capai Rp29,2 Miliar Banjarmasin, KP – Sejumlah kabupaten dan kota di Kalsel masih menunggak pembayaran insentif tenaga kesehatan (nakes), yang hingga 14 Oktober 2021 mencapai Rp29,2 miliar. “Tunggakan ini tersebar di kabupaten/kota, termasuk Pemprov Kalsel,” kata Wakil Ketua DPRD Kalsel, M Syaripuddin dalam rilis yang diterima KP, Kamis (14/10/2021), di Banjarmasin. Berdasarkan data terakhir, lima kabupaten sudah menyelesaikan tunggakannya, seperti Kabupaten Banjar, Tapin, Balangan, Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kotabaru. “Sedangkan sisanya, termasuk Pemprov Kalsel masih terdapat tunggakan pembayaran insentif,” ungkap politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan. Diantaranya, Kota Banjarbaru sebesar Rp15,2 miliar, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Rp3,5 miliar, Hulu Sungai Tengah Rp2,9 miliar, Kota Banjarmasin Rp2,5 miliar, Pemprov Kalsel Rp1,8 miliar, Hulu Sungai Utara Rp1,2 miliar, Tabalong Rp1,1 miliar dan Barito Kuala Rp945 juta. Menurut Syaripuddin, insentif nakes ini merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan jasa terhadap pelayanan kesehatan, terutama merawat pasien di tengah pandemi Covid-19. “Ini merupakan jasa nakes untuk membantu merawat paisen, sekaligus tambahan penghasilan untuk kesejahteraan mereka,” tambah Bang Dhin, panggilan akrab M Syaripuddin. Untuk itu, Bang Dhin mengapresiasi kepada pemerintah kabupaten/kota yang telah memenuhi kewajibannya membayar insentif nakes, yang harus diselesaikan sebelum tahun ini berakhir. “Kasihan mereka sudah kerja ekstra di masa pandemi ini, namun insentifnya menunggak,” ujar Bang Dhin. Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) Kalsel menyayangkan kasus insentif penanganan Covid-19 yang belum dibayarkan rumah sakit, bahkan BPRS telah menerima pengaduan dari sejumlah tenaga kesehatan, terkait keterlambatan pembayaran insentif di berbagai rumah sakit. Sebelumnya, Direktur Center of Indonesia’s Stategic Development Intitives (CISDI) Egi Abdul Wahid mengatakan, dalam pembayaran insentif, banyak tenaga kesehatan yang mengalami pemotongan insentif dan kesulitan mengurus insentifnya. “Kita harapkan ini bisa diselesaikan, terutama tunggakan pembayaran insentif,” katanya. (lyn)